Shofwan Al-Banna Choiruzzad
Obor olimpiade tidak hanya menimbulkan panas dari apinya saja. Hampir di semua jalur yang dilalui oleh simbol pesta olah raga dunia yang akan digelar di Beijing itu, selalu ada kegiatan di luar rencana panitia: demonstrasi-demonstrasi mendukung kemerdekaan Tibet. Di beberapa tempat, seperti di Jepang dan Korea, bahkan demonstrasi ini diwarnai dengan bentrok antara para pendukung Tibet dan kelompok-kelompok nasionalis Cina.
Kontroversi Tibet mencuat lagi setelah tindakan keras Pemerintah Cina terhadap protes-protes massa yang diawali dari peringatan Hari Perlawanan Nasional Tibet, 10 Maret lalu. Dalam beberapa hari, protes-protes itu telah berubah menjadi kekacauan. Kerusuhan meletus sejak 14 Maret. Etnis Han dan Muslim Hui menjadi target penyerangan dan penjarahan, sementara orang-orang asing aman (The Guardian, 15 Maret 2008). Tanggal 15 Maret, tindakan Beijing untuk menghentikan kerusuhan menewaskan lima orang demonstran. Dunia segera mengecam tindakan Beijing ini. Demonstrasi-demonstrasi di setiap rute yang dilalui obor olimpiade semakin marak, sehingga pengamanan terhadap prosesi ini sangat ketat. Bendera Matahari dengan latar belakang biru merah berkibar di mana-mana. Dalam kunjungan Dalai Lama ke Amerika Serikat, Presiden Bush juga mengecam tindakan represif Cina.
Antara Tibet dan Xinjiang
Namun, ada sisi lain yang menarik dari mengemukanya isu Tibet ini. Tibet bukanlah satu-satunya wilayah yang bergolak karena berbagai perlakuan diskriminatif dari Pemerintah Cina. Xinjiang yang didiami oleh mayoritas muslim Uyghur juga mendapatkan perlakuan yang mengenaskan, bahkan dalam beberapa hal lebih menyedihkan. Namun, sikap dunia internasional yang dipimpin Amerika Serikat dan Eropa sangat berbeda. Tibet mendapatkan dukungan dan simpati, sementara Xinjiang terkesan dibiarkan.
Washington mengecam Cina karena tindakan kerasnya terhadap para demonstran di Tibet, sementara itu pada saat bersamaan mendukung Cina melakukan penangkapan sewenang-wenang warga muslim Uyghur di Xinjiang. Saat AS dan PBB memberikan dukungan moral Pemerintahan Tibet di Pengasingan, Washington dan New York mengutuk Gerakan Kemerdekaan Uyghuristan sebagai teroris. Padahal, selain identitas yang lain, tidak ada yang berbeda dari perjuangan kemerdekaan Tibet dan Uyghuristan/Turkistan Timur (Xinjiang).
Saat bendera merah-biru Tibet berkibar di mana-mana dan mendapat simpati dunia, tidak ada yang mengibarkan bendera bulan sabit biru muda Uyghuristan. Hanya ada beberapa demonstrasi kecil yang minim jumlah dan minim liputan. PBB dan AS pun diam saja ketika pemerintah Cina menangkapi demonstran Uyghur menjelang prosesi Obor Olimpiade di wilayah itu.
Mengapa nasib Tibet dan Xinjiang berbeda? Dari segi luas wilayah, Xinjiang (1.600.000 km²) bahkan lebih luas daripada Tibet (1.200.000 km²). Dari segi sejarah, Xinjiang juga telah lama memiliki pemerintahan yang independen, dan di masa modern bahkan telah mendeklarasikan kemerdekaan Republik Uyghuristan/Republik Islam Turkistan Timur pada 12 November 1933. Dari segi tingkat penindasan terhadap masyarakat asli, Uyghuristan bahkan lebih mengenaskan. Jika orang asli Tibet masih aman sebagai mayoritas di wilayahnya, maka suku Uyghur yang awalnya merupakan 94% dari total penduduk kini tinggal 45 % saja. Perubahan komposisi penduduk ini disebabkan oleh penempatan masyarakat pendatang semi-militer yang dikirim oleh Beijing.
Islamic Exceptionalism
Jika demikian, mengapa Xinjiang terkesan diabaikan? Salah satu penjelasan yang dapat diberikan adalah teori “Islamic Exceptionalism”. Islam, menurut Shani dan Pasha (2008), dalam alam bawah sadar masyarakat Barat telah menjelma sebagai “the ultimate other”- “sang liyan yang utama”. Sejak masa kolonial, warisan Perang Salib menjadikan Islam sebagai musuh yang dicitrakan sebagai sekte sempalan, liar, haus darah, tidak beradab, dan seterusnya. Cara pandang seperti ini, diakui atau tidak, masih berpengaruh dalam peradaban Barat hingga hari ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Samuel Huntington (yang menyebut Islam memiliki “bloody borders”) atau Geert Wilders dengan film Fitnanya. Citraan tentang Islam ini kemudian termanifestasi, sadar atau tidak sadar, dalam tata dunia kontemporer yang merupakan produk dari peradaban Judeo-Kristian.
Tata dunia kita hari ini merupakan perkembangan dari sejarah Eropa yang mendunia sejak masa kolonialisme dan imperialisme. Perjanjian Westphalia menjadi fondasi dasar bagi sistem internasional yang berbasis kedaulatan. Revolusi Industri menjadi awal dari ekonomi pasar. Kolonialisme dan Imperialisme menyebarkan sistem politik dan ekonomi Eropa ke seluruh dunia. Berakhirnya Perang Dunia mengikatnya lebih erat dengan pembakuan nilai-nilai internasional yang dibuat oleh Eropa dan Amerika melalui berbagai konvensi internasional serta kelahiran PBB.
Tentu saja banyak hal positif dari perkembangan tata dunia hingga hari ini, seperti nilai-nilai luhur kemanusiaan, hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Hanya saja, sebuah sistem yang lahir dari kumpulan manusia tidak pernah bisa lepas dari pengaruh budaya dan peradabannya. Dalam konteks inilah, alam bawah sadar Barat yang memimpin dunia hari ini masih menempatkan Islam sebagai “pengecualian”.
Kasus Xinjiang menjadi contoh bagaimana “pengecualian” itu terjadi. Jika ada sekelompok manusia “normal” (tidak “dikecualikan”) melawan pemerintahnya karena ditindas, mereka mendapat dukungan sebagai “pejuang kemerdekaan”. Jika ada sekelompok “muslim” melawan pemerintah karena ditindas, maka mereka adalah para pemberontak dan teroris yang layak untuk terus ditindas tanpa ampun, jika perlu dengan bantuan negara-negara penyeru demokrasi.
Produksi Teroris dan Dialog Peradaban
Jika memang demikian yang terjadi, sepertinya kelahiran para penerus Imam Samudera dan Amrozi menjadi hal yang tak dapat dihindari. Jangan salahkan mereka yang anda sebut fundamentalis, karena barangkali mereka hanyalah ekspresi pencarian keadilan dari para korban hipokrisi tata dunia hari ini. Jika Barat memang tulus ingin menciptakan dunia yang bebas dari penindasan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah introspeksi diri.
Tata dunia yang adil dan dialog antarperadaban yang sejati adalah kunci memberantas terorisme, bukan dengan serangan militer besar-besaran. Semua penindasan di manapun dan dengan korban siapapun, harus disikapi dengan adil. [ ]
